Inilah Penyebab Tpg Sering Ngadat

JAKARTA – Pencairan dukungan profesi guru (TPG) yang kerap ngadat hingga ketika ini masih banyak dikeluhkan para guru.

Berdasarkan penilaian operasional unit layanan terpadu (ULT) Kemendikbud , urusan TPG menjadi pengaduan cukup dominan. Setelah dicek , pemicu persoalannya ada di kawasan masing-masing.

Setahun terakhir Kemendikbud sudah mengoperasikan ULT yang berada di komplek Kemendikbud Jl Sudirman , Jakarta. Hasil penilaian hingga kahir Desember 2015 , total layanan di ULT meraih 18.185 orang pemohon.

’’Urusan sertifikasi dan pencairan dukungan profesi guru (TPG) menjadi lumayan banyak juga ,’’ kata Mendikbud Anies Baswedan di sela Rapat Koordinasi Informasi dan Layanan Kemendikbud kemarin.

Anies menerangkan pemicu macetnya pencairan TPG sungguh beragam. Diantaranya merupakan pemda selaku instansi pembina kepegawaian para guru-guru PNS , tidak updating data. Contohnya ketika ada proses mutasi guru dari sekolah A ke sekolah B , dinas pendidikan kabupaten/kota tidak secepatnya melaporkan mutasi itu ke Kemendikbud.

Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu , salah satu syarat pencairan TPG merupakan kecocokan data penempatan guru. Pencairan TPG akan berhenti ketika data di Kemendikbud masih belum diperbaiki. Untuk itu sebelum tiba jauh-jauh ke Jakarta untuk mengelola TPG , para guru diminta untuk penjelasan ke dinas pendidikan setempat.

Kalaupun ada guru sudah kadung ke Jakarta menanyakan kejelasan pencairan TPG-nya , Anies berpesan terhadap operator untuk melayaninya dengan baik. ’’Guru itu tiba menenteng masalah. Operator ULT mesti ikut mencicipi problem itu dan mencari solusinya ,’’ katanya.

Anies menilai eksistensi ULT untuk memuat pengaduan di bidang pendidikan akan tetap dipertahankan. Baginya problem di dunia pendidikan itu akan terus bermunculan. Dia berharap problem yang timbul , sifatnya bukan pengulangan. ’’Kalau problem yang timbul itu-itu saja , mempunyai arti ada problem di sistemnya ,’’ ujarnya.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyampaikan urusan pencairan TPG memang belum tuntas hingga sekarang. Dia menerangkan problem keterlambatan dan pemotongan pencairan TPG masih kerap dilaporkan para guru di daerah-daerah.

Kedisiplinan dalam pengisian data base guru , menurut Retno sungguh menunjang kelangsungan pencairan TPG. Dia mengingatkan ketika pemda menjalankan mutasi guru , mesti secepatnya dilaporkan ke Kemendikbud. ’’Jangan hingga guru dirugikan ,’’ terang dia.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo tetap memperjuangkan mudah-mudahan TPG dapat dicairkan secara berkala setiap bulan. Baginya TPG idealnya dicairkan berkala seumpama gaji. ’’Jangan dirapel tiga bulanan seumpama kini ,’’ katanya.

Bagi guru PNS besaran TPG yang diterima merupakan senilai honor pokok yang berlaku. Sedangkan untuk guru non PNS , nominal TPG dipukul rata Rp 1 ,5 juta per bulan. Tetapi untuk guru non PNS yang sudah in passing (penyetaraan) , maka gajinya disetarakan guru PNS untuk golongan pangkat tertentu. (wan)

: Kelompok PNS yang hendak Dirasionalisasi dengan Pensiun dini

Sumber : http://www.jpnn.com