Inilah Penjelasan Presiden Joko Widodo Wacana Rasionalisasi Pns

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh , , Salam Sejahtera untuk Kita Semua!!

Info terkait pemangkasan (PHK) 1 JUTA PNS yang sekarang meresahkan abdi negara di tahan pertiwi ini tidaklah benar , kali ini kami akan memamerkan informasi terkait kejelasan tentang RASIONALISASI 1 JUTA PNS , berikut ulasannya , , , , ,

Presiden Joko Widodo mengklarifikasi isu yang menyebut bahwa pemerintah akan menjalankan pemutusan korelasi kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu , menurut Jokowi , tidak benar.

Presiden meluruskan , pemerintah memang akan menjalankan rasionalisasi PNS. Namun , hal itu tidak ditangani dengan cara PHK , tapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan kandidat PNS.

"Misalnya , satu tahun yang pensiun ada 12.000 orang. Lalu , pada tahun kelima , kami cuma akan menerima 60.000 (calon PNS). Artinya , itu menyusut banyak ," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala , Kompleks Kementerian Keuangan , Jakarta , Selasa (7/6/2016).

Dengan seni administrasi itu , mutu sumber daya insan dalam birokrasi Pemerintah Indonesia akan lebih berkualitas. Selain itu , belanja pegawai juga akan kian efisien.

Jokowi menyampaikan , seni administrasi semacam itu perlu dilakukan. Sebab , ongkos belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan menambah beban anggaran.

"Kami ingin belanja pegawai kita sanggup lebih efisien. Kalau itu ditangani , sebuah di saat sanggup tercapai sehingga (SDM birokrasi) betul-betul bermutu dan belanja lebih efisien ," ujar dia.

Jokowi mengingatkan bahwa rencana itu sulit dipercayai dilaksanakan cuma dalam kurun waktu satu atau dua tahun. Rencana itu sanggup sukses bila ditangani dalam kurun waktu yang panjang.

Jokowi juga menyampaikan , rencana itu hingga di sekarang ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Rencana dan rancangan dari Menpan-RB itu ya memang belum saya terima ," ujar Jokowi.

Seperti dikutip Kompas , Kementerian PAN-RB mengemukakan proses pemetaan untuk 1 juta rasionalisasi PNS hingga tahun 2019 dan merampingkan forum nonstruktural yang lahir menurut undang-undang.

Bahkan , Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memutuskan rencana rasionalisasi akan berlangsung tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.

( Sumber :kompas.com)

Demikian informasi yang sanggup kami sampaikan , agar menjawab kerisauan anda , , ,

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ,