Dalam Waktu Akrab Gaji/Honor Guru Sd Dan Smp Akan Pakai Dana Bos Di Tanggung Sekolah

Assalamualaikum..wr ..wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Semuanya ,salam makmur untuk Kita semua supaya tetap dalam Keadaan Sehat dan Baik.Dalam Waktu bersahabat para Guru Honorer akan terima Gaji Lewat sekolah atau sumbangan Dana BOS.

 Defisitnya budget Pemprov Jatim jelang alih kelola pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Kab/Kota ke Provinsi memaksa Pemprov Jatim memutar otak.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jatim , Saiful Rachman menyampaikan , dalam waktu bersahabat akan mengirim surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) supaya diperbolehkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk personil guru SMA/SMK.

“Usulan ini dilatarbelakangi alasannya yaitu personel guru SD (SD) dan SMP (SMP) dibolehkan menggunakan dana BOS yang diberikan pemerintah sentra ,” kata dia

Dia menuturkan , selain merekomendasikan BOS untuk personel guru SMA/SMK pihaknya juga meminta supaya jatah bagi siswa Sekolah Menengah kejuruan dan Sekolah Menengan Atas dibedakan. Alasannya , siswa Sekolah Menengah kejuruan wajib praktek kerja lapangan maupun praktikum.

“Usulan aku , ada selisih minimal Rp200 ribu jadi untuk siswa Sekolah Menengah kejuruan besarannya Rp1 ,6 juta per tahun dan Sekolah Menengan Atas Rp1 ,4 juta per tahun ,” ujar mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Menurut Saiful , pihaknya juga mendorong terhadap para bupati/wali kota supaya ikut peduli dan mengalokasikan budget bagi pendidikan tingkat SMA/SMK di wilayahnya kendati kewenangan SMA/SMK telah diambil alih provinsi.

Sebab , siswa yang sekolah SMA/SMK itu juga warga penduduk daerah itu sendiri.

“Alhamdulillah aku telah road show ketemu Bupati Banyuwangi dan Situbondo direspon positif. Bahkan Banyuwangi mengalokasikan budget Rp65 ribu per bulan bagi siswa SMA/SMK dan Bajonegoro mengalokasikan Rp2 juta per tahun ,” ujar dia.

Dia juga menyertakan , akan mengupayakan adanya batas atas dan bawah ongkos pendidikan tingkat SMA/SMK di seluruh Jatim. Tujuannya supaya sekolah di daerah tidak seenaknya menetapkan ongkos sekolah. “Kami berharap ongkos sekolah diubahsuaikan dengan UMK masing-masing daerah ,” tandasnya.

Terpisah , Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim , Suli Da’im menyampaikan , kepala daerah ikut menanggung honor guru honorer SMA/SMK yang SK pengangkatannya berasal dari kepala sekolah.

“APBD Provinsi Jatim terbatas , namun jangan hingga peralihan kewenangan ini memiliki efek pada proses pendidikan di daerah sehingga daerah juga perlu ikut bertanggungjawab ,” ujar politisi asal Partai Amanat Nasional ini.

SUMBER(http://korankabar.com)

Demikian gunjingan dan Informasinya supaya berharga dan mempunyai fungsi bagi Kita seluruhnya ,amiin.