Mendikbud : Sesuai Isyarat Presiden| Pemberian Operasional Sekolah (Bos) Bakal Dievaluasi

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh...........!selamat berikut paparan Mendikbud Muhadjir Effendy simak infonya.

Berita terkini seputar kemajuan dunia pendidikan dan guru kembali kami perbaharui dan kami bagikan secara trupdate terhadap seluruh rekan hadirin khususnya yang berada di dalam lingkungan pendidikan formal ditanah air.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memperoleh kiprah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum berlangsung dengan baik.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi “senjata” pemerintahan Presiden Jokowi masih terkendala duduk permasalahan sumber data. Menteri kelahiran Madiun , 29 Juli 1956 ini juga memperoleh kiprah untuk pemerataan pendidikan Indonesia serta kenaikan mutu tenaga kerja. 

Muhadjir juga mengatakan wacana pendidikan dan sekolah gratis. Bagaimana menghadapi kiprah dan tantangan tersebut , berikut ini wawancara khusus KORAN SINDO dengan Muhadjir sementara waktu lalu. 

KIP yakni akad kampanye Presiden untuk memperluas saluran siswa miskin biar bisa bersekolah. Bagaimana ke depannya biar KIP ini bisa didistribusikan dengan baik? 

Jadi KIP itu kemarin data yang dipakai yakni data kemiskinan yang ada di Kemensos (Kementerian Sosial). Padahal kita (Kemendikbud) telah memiliki data sendiri , yakni dapodik (data pokok pendidikan). 

Jadi konyolnya kita mau beri proteksi ke siswa di sekolah malah datanya dari Kemensos. Sementara itu tidak semua anak miskin itu di sekolah. Nanti kalau memakai dapodik akan terang siapa siswa yang miskin , kemudian akan langsung kita beri. Nah nanti di luar itu akan ada sketsa lain. 

Lalu sinkronisasi data KIP dengan dapodik itu berapa lama? 

Pokoknya nanti jikalau disetujui dalam rapat adonan kabinet , tidak hingga satu bulan (sinkronisasinya). Wongkita telah punya datanya kok. Siswa yang miskin itu ada 18 juta dari total 50 juta siswa yang ada di Indonesia. 

Untuk mengembangkan saluran ada juga BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bagaimana nasibnya? 

BOS masih tetap akan ada , tetapi akan ada evaluasi. Mau kita format ulang sesuai dengan pendapat Presiden. Apa saja anjurannya , itu masih rahasia. Kalau diterangkan kini tidak akan menjadi kejutan lagi. 

Bagaimana untuk mengembangkan saluran sekolah di wilayah 3T(terpencil , terluar , dan tertinggal)? 

Ya mesti ada pemerataan akses. Nanti akan kita coba atasi dengan pembukaan sekolah di daerah 3T. Sekolahnya mesti berasrama mulai dari SD hingga Sekolah Menengah Pertama , jadi mereka tidak perlu jalan jauh atau menyeberang antarpulau. Kita siapkan juga rumah jikalau ada orang renta yang ingin berkunjung. Kita siapkan juga tempat tinggal bagi guru biar bisa tinggal bersahabat dengan sekolahnya. 

Soal distribusi guru yang belum merata itu bagaimana? 

Kami mesti pelajari dahulu petanya menyerupai apa. Tapi saya percaya itu alasannya yakni problem spasial (ruang atau tempat) saja. Banyak guru yang tiba cuma sebulan sekali ke sekolah alasannya yakni saking jauh jarak rumah dan sekolah. 

Banyak yang meminta sekolah itu mesti gratis , bagaimana jawaban Anda? 

Saya terus terang terganggu dengan perumpamaan sekolah gratis ini. Education for all (EFA) itu memang sepakat , tetapi jangan dikaitkan antara si kaya dan si miskin itu mesti gratis. Gratis itu mesti proporsional. Yang miskin saja mesti gratis , yang kaya mesti bayar. 

Kalau di Jakarta sekolah gratis itu tidak sesuai wong orang kaya kok digratiskan. Kaprikornus mesti ada subsidi silang untuk menolong siswa miskin itu. 

Tapi sekolah swasta itu tentukan ongkos yang tinggi? 

Jadi begini , sekolah kalau menurut undang-undang pemerintah wajib melayani akomodasi pendidikan untuk penduduk dengan sekolah berstandar nasional. Ini public school . Tapi kan ada sekolah swasta yang diselenggarakan untuk mereka yang ingin memperoleh layanan pendidikan dengan tolok ukur lebih. Maka beliau bayar lebih. 

Lalu bagaimana untuk mengendalikan pungli yang terjadi di sekolah? 

Pada dasarnya yang bertanggung jawab pada pendidikan itu yakni pemerintah , penduduk , dan keluarga. Kaprikornus nanti kalau ada dana yang ditarik penduduk , maka penduduk bisa mengontrolnya. 

Presiden juga meminta untuk mengembangkan mutu tenaga kerja. Bagaimana kaitannya dengan pendidikan? 

Kaitannya ya dengan pendidikan vokasi itu. Nanti di Sekolah Menengah kejuruan kita akan merencanakan tenaga cekatan yang makin bervariasi untuk merespons keperluan pasar yang juga makin beragam. Misalnya kita bentuk Sekolah Menengah kejuruan perfilman dengan banyak sekali macam jenis keahlian yang dikehendaki industri perfilman. 

Kedua Sekolah Menengah kejuruan kelautan mulai dari keahlian kecerdikan daya ikan , pembuatan hasil maritim hingga siswa yang cekatan di bidang administrasi ekspor hingga bikinan kelautan. Lalu ada juga Sekolah Menengah kejuruan penerbangan. Pokoknya kita mesti tambah Sekolah Menengah kejuruan yang cocok dengan keperluan di lapangan. 

Pengembangan Sekolah Menengah kejuruan kelautan dan yang yang lain itu nanti domainnya di Kemendikbud saja? 

Mestinya di Kemendikbud. Kalau KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) itu kan cuma ada sekolah kedinasan. Kementerian di luar Kemendikbud dan Kemenag cuma bisa melakukan pendidikan kedinasan. Kemendikbud tidak membuka sekolah kedinasan. 

Pemenuhan guru Sekolah Menengah kejuruan nanti dari mana? 

Kan kini telah ada namanya KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Pengalaman beliau selama melakukan pekerjaan dapat menjadi credit point yang setara dengan kompetensinya. 

Bagaimana dengan aktivitas kebudayaan ke depan? 

Jadi dahulu kebudayaan itu menempel di kementerian pariwisata yang diintepretasikan budaya itu mulai dari tari-tarian hingga candi Borobudur dipamerkan untuk menawan wisatawan. Sekarang kebudayaan itu menjadi bab dari metode pendidikan , jadi kiprah dirjen kebudayaan yakni mengakibatkan budaya itu masuk ke sekolah. 

Saya tidak tahu di sini bagaimana , tetapi di Singapura gamelan itu wajib dipelajari anak SD. Kita punya gamelan , tetapi bawah umur kita tidak kenal gamelan. Apa jeleknya jikalau nanti di sekolah kita kenalkan gamelan 

Bagaimana wacana UN apakah mau merubah kembali menjadi penentu kelulusan? 

Saya sepakat UN itu tidak kokoh terhadap kelulusan. 

Pada permulaan Maret , Indonesia menempati posisi 60 dari 61 untuk negara dengan tingkat literasi di dunia. Penelitian ini dilaksanakan oleh Central Connecticut State University. Bagaimana jawaban Anda? 

Ya , tetapi itu kadang tergantung siapa penyelenggaranya , tolok ukurnya , dan instrumen apa yang digunakan. Sama saja dengan pemeringkatan perguruan tinggi tinggi. Kalau yang dipakai itu tolok ukur kesanggupan penggunaan bahasa internasionalnya Inggris ya kita tidak akan pernah menang dengan Malaysia sekalipun , wong bahasa kita bahasa Indonesia. 

pemberitahuan lainya : 

• PENGAKUAN MENTERI MUHADJIR : MENTERI PENDIDIKAN SEBENARNYA ITU ADALAH ANIES BASWEDAN , SAYA HANYA…
• BANYAK MASALAH , PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DIMINTA JANGAN TERLALU DIPAKSAKAN
• BERIKUT APLIKASI TASPEN MOBILE , CEK DANA PENSIUN PNS HANYA LEWAT SMARTPHONE

Coba standarnya bahasa Indonesia ya kita nomor satulah. Sama dengan jurnal internasional. Kita pacu dosen kita mengirim goresan pena ke jurnal mancanegara , khususnya indeks Scopus. Akibatnya ya jurnal nasional mati. 

Orang tidak akan mengirim postingan di jurnal lokal. Itu keliru. Menurut saya dongkrak jurnal kampus yang memiliki rekognisi internasional. Kaprikornus internasional tidak mesti mengirim ke luar negeri. Orang luar yang mengirim ke sini dong bukan kita yang mengirim ke sana.

Sumber : koran-sindo

Demikian hasil wawancara pribadi Mendikbud gres yang sanggup kami bagikan , mudah-mudahan bermanfaat.

Untuk info modern lainya silakan datangi laman DISINI ,terima kasih.