Kesajateraan Pendidikan Mendikbud Yang Gres Muhadjir Effendy
Berikut informasi yang sungguh penting bagi ibu dan bapak guru bahwa Mendikbud Muhadjir akan mensejahterakan guru ,pns utamanya dibidang pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan urusan agenda kartu Indonesia cerdik (KIP) beres tiga bulan mendatang. Ganjalan utama merupakan masalah aturan peruntukan duit di KIP.
Informasi dari Kemendikbud menyebutkan ada 12 juta KIP belum bisa dicairkan hingga sekarang. Sebab ada masalah sumber data. Yakni antara data anak miskin yang dipunyai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan data pokok pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud.
Muhadjir prospektif akan mengebut pengerjaan payung aturan dan sinkronisasi data tersebut. Dia menerangkan payung aturan itu diantaranya merupakan untuk kejelasan pemanfaatan duit di dalam KIP itu.
’’Distribusi kartunya itu tidak utama. Yang utama merupakan penggunaan uangnya ,’’ katanya usai salat Jumat di kantor Kemendikbud kemarin.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menerangkan pemanfaatan duit KIP itu merupakan pokoknya habis atau mesti dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah.
Masalah ini yang mesti tertuntaskan Kemendikbud dan kementerian terkait lain. Supaya penyaluran dan pemanfaatan dana di KIP tidak berujung masalah hukum.
Sementara untuk sumber data Muhadjir menuturkan perlu sinkronisasi. Dia menyampaikan data yang di Kemendikbud merupakan anak miskin yang bersekolah. Sementara data di TNP2K merupakan data anak miskin di seluruh Indonesia.
Ke depan Muhadjir ingin kartu itu tidak hanya untuk anak miskin. Tetapi semua anak. Berbekal kartu itu , anak bisa menimba ilmu menabung sejak usia dini. Bagi anak miskin , saldo KIP diisi negara. Sementara bagi siswa bisa dan kaya , saldo KIP diisi orangtua masing-masing.
Dengan kartu itu dapat menangkal potensi penguapan duit pendidikan. Mulai dari duit belanja buku , duit bayar SPP , dan uang-uang pendidikan lainnya. Muhadjir meyakini transaksi nontunai bisa menekan potensi penguapan.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menerka pertimbangan utama Presiden Joko Widodo memberhentikan Anies Baswedan merupakan masalah penyaluran KIP itu.
Gerakan-gerakan yang selama ini popular di masa Anies Baswedan baginya baik. Tetapi aneka gerakan itu tidak menyerap budget Kemendikbud. Sementara ukuran kinerja pemerintah merupakan serapan anggaran.
Dia menyampaikan selaku komitmen politik , penyaluran dan penggunaan KIP sama sekali tidak terdengar gaungnya. Indra berharap segera urusan KIP ini bisa terlaksana dengan baik. ’’Perkara satu dua kartu salah sasaran itu biasa. Yang penting terus dievaluasi ,’’ terang dia.
Indra telah mengamati semangat Jokowi terkait KIP ini sejak jadi gubernur DKI Jakarta. Saat menjadi Gubernur , Jokowi memiliki agenda Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat itu di dinas pendidikan Jakarta tidak ada budget khusus untuk KJP.
Namun dengan kebijakan birokrasi yang cepat , balasannya Jokowi selaku Gubernur tetap bisa menyalurkan KJP dengan baik
Sumber:www.jpnn.com
Mudah-mudahan kebijakan yang dipraktekkan oleh mendikbud yang gres cepat dilaksanakan dan terarah apa yang ibu dan bapak cita-citakan.aminnn
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan urusan agenda kartu Indonesia cerdik (KIP) beres tiga bulan mendatang. Ganjalan utama merupakan masalah aturan peruntukan duit di KIP.
Informasi dari Kemendikbud menyebutkan ada 12 juta KIP belum bisa dicairkan hingga sekarang. Sebab ada masalah sumber data. Yakni antara data anak miskin yang dipunyai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan data pokok pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud.
Muhadjir prospektif akan mengebut pengerjaan payung aturan dan sinkronisasi data tersebut. Dia menerangkan payung aturan itu diantaranya merupakan untuk kejelasan pemanfaatan duit di dalam KIP itu.
’’Distribusi kartunya itu tidak utama. Yang utama merupakan penggunaan uangnya ,’’ katanya usai salat Jumat di kantor Kemendikbud kemarin.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menerangkan pemanfaatan duit KIP itu merupakan pokoknya habis atau mesti dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah.
Masalah ini yang mesti tertuntaskan Kemendikbud dan kementerian terkait lain. Supaya penyaluran dan pemanfaatan dana di KIP tidak berujung masalah hukum.
Sementara untuk sumber data Muhadjir menuturkan perlu sinkronisasi. Dia menyampaikan data yang di Kemendikbud merupakan anak miskin yang bersekolah. Sementara data di TNP2K merupakan data anak miskin di seluruh Indonesia.
Ke depan Muhadjir ingin kartu itu tidak hanya untuk anak miskin. Tetapi semua anak. Berbekal kartu itu , anak bisa menimba ilmu menabung sejak usia dini. Bagi anak miskin , saldo KIP diisi negara. Sementara bagi siswa bisa dan kaya , saldo KIP diisi orangtua masing-masing.
Dengan kartu itu dapat menangkal potensi penguapan duit pendidikan. Mulai dari duit belanja buku , duit bayar SPP , dan uang-uang pendidikan lainnya. Muhadjir meyakini transaksi nontunai bisa menekan potensi penguapan.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menerka pertimbangan utama Presiden Joko Widodo memberhentikan Anies Baswedan merupakan masalah penyaluran KIP itu.
Gerakan-gerakan yang selama ini popular di masa Anies Baswedan baginya baik. Tetapi aneka gerakan itu tidak menyerap budget Kemendikbud. Sementara ukuran kinerja pemerintah merupakan serapan anggaran.
Dia menyampaikan selaku komitmen politik , penyaluran dan penggunaan KIP sama sekali tidak terdengar gaungnya. Indra berharap segera urusan KIP ini bisa terlaksana dengan baik. ’’Perkara satu dua kartu salah sasaran itu biasa. Yang penting terus dievaluasi ,’’ terang dia.
Indra telah mengamati semangat Jokowi terkait KIP ini sejak jadi gubernur DKI Jakarta. Saat menjadi Gubernur , Jokowi memiliki agenda Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat itu di dinas pendidikan Jakarta tidak ada budget khusus untuk KJP.
Namun dengan kebijakan birokrasi yang cepat , balasannya Jokowi selaku Gubernur tetap bisa menyalurkan KJP dengan baik
Sumber:www.jpnn.com
Mudah-mudahan kebijakan yang dipraktekkan oleh mendikbud yang gres cepat dilaksanakan dan terarah apa yang ibu dan bapak cita-citakan.aminnn
Tidak ada komentar untuk "Kesajateraan Pendidikan Mendikbud Yang Gres Muhadjir Effendy"
Posting Komentar