Dpr Minta Jangan Paksakan Kurikulum 2013 Di Indonesia Timur | Ini Alasannya..

Assalamualaikum wr wb , , , , , , , , , , , Selamat malam rekan-rekan guru semua dan salam makmur untuk kita semua , malam ini kuambil.com akan memabgikan info tentang , , , , , , ,

Pemerintah dinilai perlu mengkaji kembali dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 utamanya di wilayah Timur. Wakil Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat Ferdiansyah menyampaikan pelaksanaan kurikulum 2013 jangan dipaksain alasannya merupakan masih banyak duduk permasalahan utamanya fasilitas dan prasarana pendukung yang belum ada.

 

Yang paling esensial saja , menyerupai buku-buku Kurikulum 2013 yang seyogyanya 18 Juli sudah hingga , tetapi setelah satu semester berlangsung bukunya gres tiba. Pemerintah Pusat mesti hati-hati dalam menerapkan kebijakan ini , tidak semua Provinsi sudah siap dalam penerapannya ,” kata ia , di saat memimpin Tim Kunker Komisi X meninjau Sekolah Menengah Pertama ,SMK ,SMA Negeri unggulan di Maluku , Sabtu (30/7).

Sarana pendukung untuk kurikulum 2013 menyerupai penambahan ruang kelas , laboratorium , dan perpustakaan dalam pantauan ia belum dibangun oleh pemerintah , tetapi kurikulumnya justru sudah berjalan. Selain itu , ia menganggap guru belum siap menerapkan kurikulum ini.

Banyak guru di Maluku mengeluh alasannya merupakan mesti mengajar dalam waktu yang usang , sehingga ada guru yang mesti mengajar di tempat lain untuk menyanggupi persyaratan waktu yang ditetapkan. Saya menganjurkan agar

Kurikulum ini sanggup bersamaan dimulai pada tahun anutan 2018-2019 ,” ujar Politisi F-Golkar ini.

Sementara itu , Wakil Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat Abdul Fikri Faqih menyampaikan , Kemendikbud sudah menyatakan pelaksanaan Kurikulum 2013 akan dievaluasi , alasannya merupakan tidak semua sekolah sanggup menjalankan. Siswa di Maluku juga banyak mengeluhkan alasannya merupakan belum ada fasilitas dan prasarana penunjang.

“Siswa merasa tidak sanggup melaksanakan banyak hal alasannya merupakan tidak banyak dibantu pribadi oleh guru , memang kurikulumnya menyerupai itu. Tetapi alasannya merupakan sarananya juga belum ada , jadi siswa di Maluku gundah mesti melaksanakan apa ,” ungkap Politisi F-PKS itu.

Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Maluku , Hadi Sulaiman menyampaikan , selaku pola Sekolah Menengah Pertama 14 Negeri Maluku. Putusan MK menyatakan Sekolah Menengah Pertama ini menjadi sekolah bertaraf Internasional , tetapi alasannya merupakan duduk permasalahan fasilitas dan fiskal keuangan daerah provinsi belum mencukupi , kami meminta derma terhadap Pemerintah Pusat untuk melengkapi fasilitas dan prasarana dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

Untuk info yang lain , sanggup datangi laman    DISINI

Sumber :www.kuambil.com

Demikian info yang sanggup kami sampaikan mudah-mudahan ada keuntungannya unutk kita semua...........